Abuan 18 Mei 2020 Salah Satu Bidang Kesehatan  yang di muat kedalam  APBDesa Abuan Kintamani yang bersumber dari Dana Desa ( APBN ) yang Bertujuan Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas. Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera Pemantauaan ...

Salah satu prasarat penting untuk bisa mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan demokratis adalah terciptanya kondisi masyarakat yang dinamis dan kondusif. Rasa persatuan dan kegotong-royongan masyarakat yang tinggi akan sangat menentukan kesuksesan desa dalam melaksanakan amanah Undang - Undang Desa. Untuk memelihara situasi kamtibmas supaya  tetap  aman dan kondusip  peran serta masyarakat dalam menjaga kamtibmas serta  kehadiran Polri khusunya Bhabinkamtibmas di tengah – tengah masyarakat sangatlah penting. Hal ...

Salah satu azas Undang - Undang Desa yang belum pernah ada dalam regulasi yang mengatur desa sebelumnya adalah Azas Recognisi. Azas ini memberi penegasan akan pengakuan negara terhadap sistem pranata sosial yang masih hidup di masyarakat selama tidak bertentangan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Desa Abuan Kintamani, azas ini diimplementasikan dengan memperkuat tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.  Kegiatannya berupa pelestarian tradisi, pembinaan terhadap kelompok ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa  Abuan-Kintamani mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun ...

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklahmudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya.Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyatabelum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio terus meningkat sudahdi atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakinlebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merahbagi kelompok usaha ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...